SOKOGURU, JAKARTA: Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya peran humas pemerintah yang lebih dari sekadar penyampai informasi.
Dalam menghadapi disrupsi digital dan maraknya hoaks, humas harus menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi publik yang benar.
Saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah bertema Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, Meutya menekankan dalam era digital saat ini, humas tidak boleh lagi bersikap reaktif.
Baca juga:
Pastikan Masyarakat Dapat Informasi yang Benar
“Kita harus proaktif, membangun narasi yang solid dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” ujar Meutya di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital (Pusdiklat Kemkomdigi), Jakarta, Rabu (26/2).
Meutya mengibaratkan kerja humas seperti tim sepak bola yang harus memiliki koordinasi dan strategi tepat agar dapat memenangkan pertarungan opini publik.
“Jika kita tidak bersatu dan tidak satu suara, kebijakan pemerintah bisa kalah oleh hoaks dan narasi liar yang dimainkan segelintir pihak,” ujarnya.
Baca juga: Hoaks Mengatasnamakan Pj Wali Kota Bandung, Pemkot Imbau Warga Waspada
Menteri Meutya juga menyampaikan pentingnya sinergi antarhumas pemerintah dalam mengelola narasi publik, mengingat pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergantung pada media sosial.
Sebanyak 73 Persen Pengguna Internet Akses Informasi Melalui Medsos
Berdasarkan survei Katadata Insight Center 2022, 73% pengguna internet di Indonesia mengakses informasi melalui media sosial, dan survei IDN Research Institute 2025 mencatat bahwa 43% generasi milenial dan Gen-Z lebih mempercayai informasi dari media sosial daripada media konvensional.
“Oleh karena itu, humas pemerintah harus lebih kreatif dan mampu beradaptasi dengan perubahan cara masyarakat mengonsumsi informasi,” lanjutnya.
Baca juga: Jelang Pilkada , DPR Minta Polda Sulsel dan Bawaslu Berita Hoaks dan Pelanggaran Aturan
Meutya juga mengingatkan bahwa akses terhadap informasi yang benar adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi.
“Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan bersama-sama,” tegasnya.
Dalam era konvergensi media, Meutya mengutip Marshall McLuhan, pemikir komunikasi yang mengatakan bahwa teknologi komunikasi membawa dampak sosial dan budaya yang luas.
Oleh karena itu, humas tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus memimpin pembentukan wacana publik yang sehat.
Baca juga: Mengupas Hoaks dan Fakta Seputar Perayaan Imlek
Menkomdigi juga memberikan apresiasi kepada Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang telah menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel.
Ia menekankan pentingnya sinergi agar informasi tentang kebijakan pemerintah dapat tersampaikan dengan efektif.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa setiap kementerian dan lembaga harus memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif.
“Komunikasi bukan hanya pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri,” ungkapnya.
Meutya dan Hasan sepakat bahwa dengan sinergi yang kuat antarhumas pemerintah pusat dan daerah, ruang komunikasi publik yang positif dapat terwujud.
“Narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Jika kita tidak bersuara, pihak lain yang akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar,” tutup Meutya. (SG-2)
